Ansor Jatim Minta PAN Buktikan Klaim Partai Anak Nahdliyin

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril. (Foto: jatimnow)

SuaraNusa.com, Surabaya – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jawa Timur meminta Partai Amanat Nasional (PAN) membuktikan klaim sebagai “Partai Anak Nahdliyin” melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril menilai kedekatan politik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) tidak cukup ditunjukkan melalui simbol maupun pendekatan menjelang kepentingan politik.

Menurut Musaffa, hubungan tersebut semestinya juga tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam memperhatikan kader muda NU yang selama ini aktif bekerja dan mengabdi di tengah masyarakat.

“Kalau benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya merangkul ketika membutuhkan suara. Rangkul juga kader-kadernya ketika mereka sedang bekerja dan mengabdi kepada masyarakat,” kata Musaffa, Sabtu (5/9/2026).

Ansor Soroti Pendekatan PAN ke Warga NU

Pernyataan Musaffa disampaikan ketika pendekatan PAN kepada warga NU semakin terlihat dalam sejumlah kegiatan.

Salah satunya terjadi saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang. Sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan menggelar ruang publik bernama “Teras de'PAN”.

Pendekatan tersebut kemudian berlanjut dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang. Dalam kegiatan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan partainya dengan sebutan “Partai Anak Nahdliyin”.

Musaffa menegaskan tidak mempermasalahkan langkah partai politik membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun.

Namun, ia menilai komunikasi politik semestinya diikuti dengan keberpihakan yang dapat dirasakan secara nyata.

“PAN tentu punya hak untuk mendekati siapa pun. Tetapi Nahdliyin juga punya hak untuk bertanya: apa yang sebenarnya ditawarkan selain slogan?” ujarnya.

Keluhan Kader Ansor soal Pendamping Desa

Selain menyoroti pendekatan politik PAN, Musaffa mengungkapkan adanya laporan dari kader Ansor di sejumlah daerah yang terlibat dalam program pendampingan desa.

Menurut dia, sejumlah kader mengeluhkan adanya pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain yang cukup jauh tanpa penjelasan yang dianggap memadai.

Atas kondisi tersebut, PW GP Ansor Jawa Timur meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka mekanisme penempatan, pemindahan, serta evaluasi tenaga pendamping desa secara transparan.

“Kalau ada pemindahan, jelaskan dasar dan mekanismenya. Kalau karena evaluasi, tunjukkan indikatornya. Jangan biarkan kader yang sudah lama mengabdi merasa tiba-tiba dipindahkan tanpa penjelasan yang terang,” tuturnya.

Musaffa menekankan persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan afiliasi politik.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh keputusan birokrasi dibuat berdasarkan pertimbangan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik,” tegasnya.

Posisi Yandri Susanto Jadi Sorotan

Sorotan terhadap kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi perhatian karena kementerian tersebut dipimpin Yandri Susanto, yang merupakan elite PAN.

Musaffa menilai kondisi tersebut membuat tuntutan terhadap transparansi menjadi semakin penting.

Ia khawatir keputusan kementerian dapat dipersepsikan publik sebagai bagian dari kepentingan politik apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka.

“Justru karena Menteri Desa adalah elite PAN, maka standar transparansinya harus lebih tinggi. Jangan sampai setiap kebijakan kementerian kemudian dibaca publik sebagai bagian dari kepentingan politik PAN,” ungkapnya.

Menurut Musaffa, kader muda NU selama ini memiliki peran di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Mereka terlibat dalam pendampingan desa, pemberdayaan, pendidikan, ekonomi, pertanian, kebencanaan, hingga berbagai persoalan sosial.

Karena itu, ia meminta partai politik tidak memandang Nahdliyin hanya sebagai kelompok pemilih yang didekati ketika momentum politik semakin dekat.

“Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi,” katanya.

Nahdliyin Diminta Tak Jadi Komoditas Politik

Musaffa juga mengingatkan agar identitas Nahdliyin tidak digunakan sebagai komoditas untuk memperoleh legitimasi politik.

Ia menilai klaim kedekatan dengan warga NU harus dibuktikan melalui sikap dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

“Jangan menjadikan NU sebagai panggung untuk mencari legitimasi, sementara ketika kebijakan dibuat, suara dan kepentingan masyarakat NU tidak didengar,” ucapnya.

Ia bahkan menyebut klaim merangkul Nahdliyin hanya akan menjadi “rayuan gombal politik” apabila tidak disertai keberpihakan yang nyata.

“Kalau di panggung mengatakan merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan, lalu apa yang sebenarnya dirangkul?” kata Musaffa.

Ansor Tegaskan Kritik Bukan Permusuhan terhadap PAN

Musaffa menegaskan sikap PW GP Ansor Jawa Timur bukan bentuk permusuhan terhadap PAN.

Ia mengatakan organisasinya tetap menghormati PAN sebagai partai politik. Kritik tersebut diarahkan pada penggunaan kewenangan negara agar tidak bergeser menjadi kepentingan politik praktis.

“Ini bukan soal kami anti-PAN. Tidak. Kami menghormati PAN sebagai partai politik. Yang kami kritik adalah apabila kekuasaan negara digunakan dengan cara yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya.

Menurut Musaffa, semakin dekat sebuah partai politik dengan kelompok masyarakat tertentu, semakin besar pula tuntutan agar pemerintahan tetap berjalan secara profesional dan tidak diskriminatif.

Ia meminta Menteri Desa dan PDT memberikan penjelasan terbuka mengenai keluhan relokasi tenaga pendamping desa yang diterima organisasinya.

“Jangan biarkan kader-kader di bawah bertanya-tanya. Negara harus hadir dengan penjelasan, bukan dengan ketidakpastian,” kata Musaffa.

Musaffa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hubungan dengan Nahdliyin tidak cukup dibangun melalui slogan politik.

“Nahdliyin bukan pasar suara. NU bukan panggung kampanye. Kader muda NU bukan properti politik. Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, datanglah dengan ketulusan, bekerja dengan keadilan, dan buktikan dengan kebijakan,” pungkasnya. (*)