Kemensos Buka Koreksi Data Desil, Masyarakat Bisa Melapor

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai raker dengan Komisi VIII DPR RI. Foto: Kemensos RI

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan koreksi atau pemutakhiran data desil apabila dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masyarakat dapat melaporkan data yang mengalami inclusion error maupun exclusion error. Pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data sosial ekonomi.

"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan setelah Gus Ipul menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8) malam.

Cara Masyarakat Koreksi Data Desil

Gus Ipul menjelaskan, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat memanfaatkan sejumlah saluran yang telah disediakan pemerintah.

Pengajuan pemutakhiran dapat dilakukan melalui jalur formal maupun partisipatif. Jalur formal dimulai dari musyawarah di tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke kelurahan atau desa dan Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Sementara itu, masyarakat juga dapat menggunakan sejumlah kanal partisipatif yang disediakan Kemensos.

Beberapa saluran yang dapat digunakan antara lain:

• Aplikasi Cek Bansos.

• Call Center Kemensos.

• WhatsApp Center.

• Pemerintah desa atau kelurahan melalui operator SIKS-NG.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujar Gus Ipul.

Dengan tersedianya berbagai kanal tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi apabila menemukan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan data yang tercatat.

Pemerintah Dorong Masyarakat Aktif Melapor

Menurut Gus Ipul, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah berupaya membuka akses agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun fakta yang ditemukan di lapangan.

Ia menegaskan setiap laporan yang disertai fakta akan ditindaklanjuti untuk memperbarui data.

"Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," katanya.

Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan dan ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data.

Menurutnya, partisipasi tersebut dapat membantu pemerintah menghasilkan data yang semakin akurat.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat," ujar Gus Ipul.

Mengapa Data Desil Perlu Dimutakhirkan?

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

Perubahan kondisi masyarakat dapat terjadi setiap waktu. Ada warga yang meninggal dunia, lahir, berpindah tempat tinggal, menikah, maupun mengalami perubahan kondisi ekonomi.

Karena itu, data yang sebelumnya sesuai dengan kondisi seseorang belum tentu tetap menggambarkan keadaan terbaru.

"Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," jelasnya.

Pemutakhiran data diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan program bantuan sosial maupun program lainnya diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria.

DTSEN Dikelola BPS

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu basis data yang digunakan dalam penyelenggaraan program sosial ekonomi pemerintah.

DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses pemutakhiran, Kemensos bersama pemerintah daerah turut membantu memperbarui data melalui saluran yang telah disediakan.

Gus Ipul mengatakan pengelolaan data oleh satu lembaga juga mempermudah proses konsolidasi.

"Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya.

Dengan dibukanya berbagai saluran koreksi data desil, masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan. Pemerintah kemudian dapat menggunakan informasi tersebut sebagai bahan pemutakhiran agar data sosial ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.