Profil Sufmi Dasco Ahmad, Pendidikan, Karier Politik, dan Perjalanan di Gerindra
![]() |
| Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.(Foto: DOk. Istimewa) |
SuaraNusa.com - Nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi sorotan publik setelah sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra menyuarakan dukungan agar dirinya dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Wacana tersebut menambah dinamika politik nasional sekaligus membuat rekam jejak politikus Gerindra ini kembali menjadi perhatian.
Dasco dikenal sebagai salah satu tokoh penting di Partai Gerindra dan menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. Selain aktif di parlemen, ia juga memiliki pengalaman panjang di dunia usaha, hukum, serta organisasi kemasyarakatan.
Lahir di Bandung pada 7 Oktober 1967, Dasco menempuh pendidikan di sejumlah kota sebelum melanjutkan studi di bidang teknik elektro dan hukum. Perjalanan akademik tersebut mengantarkannya meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung.
Lantas, bagaimana perjalanan pendidikan, karier politik, hingga pengalaman organisasi Sufmi Dasco Ahmad? Berikut profil dan rekam jejaknya.
1. Riwayat Pendidikan Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967. Berdasarkan profil anggota DPR RI, perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri 66 Palembang pada 1973–1979.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan sekolah di SMP Negeri 43 Jakarta pada 1979–1982. Pendidikan menengah atas kemudian ditempuh di SMA Negeri II Manado hingga lulus pada 1985.
Memasuki perguruan tinggi, Dasco memilih bidang teknik elektro di Universitas Pancasila. Ia menjalani pendidikan tersebut pada 1985–1993 dan berhasil menyelesaikan studi sarjananya.
Ketertarikannya terhadap bidang hukum kemudian mendorong Dasco melanjutkan pendidikan di disiplin ilmu berbeda. Ia mengambil program S1 Ilmu Hukum di Universitas Jakarta pada 2005–2009.
Pendidikan akademiknya berlanjut ke jenjang magister hukum di Universitas Islam Jakarta pada 2009–2012. Setelah itu, ia menempuh program doktor hukum di Universitas Islam Bandung pada 2012–2015.
Selain berkiprah di dunia politik dan hukum, Dasco juga dikenal sebagai akademisi. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 1 Desember 2022.
2. Perjalanan Politik Sufmi Dasco Ahmad di Partai Gerindra
Perjalanan politik Sufmi Dasco Ahmad tidak terlepas dari kedekatannya dengan Fadli Zon. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan sebagai rekan bisnis sebelum terlibat dalam pendirian Partai Gerindra.
Sejak Gerindra berdiri pada 2008, Dasco mulai mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi strategis di tingkat pusat. Ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus menangani bidang organisasi dan keanggotaan pada periode 2008–2014.
Kariernya di internal partai terus berkembang. Dasco kemudian dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sejak 2009 dan menjabat Ketua Harian DPP Gerindra sejak 2020.
Posisi Ketua Harian membuatnya memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas organisasi dan mengoordinasikan berbagai kepentingan partai.
Pengalaman politik tersebut menjadi salah satu modal Dasco dalam membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk partai politik lain di parlemen.
3. Karier dan Kiprah Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad mulai berkiprah di lembaga legislatif setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014. Ia mewakili daerah pemilihan Banten III dari Partai Gerindra untuk periode 2014–2019.
Pada masa jabatan pertamanya, Dasco bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia.
Selain itu, pada 30 Oktober 2014, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan awalnya dalam menjalankan tugas kelembagaan di parlemen.
Kariernya semakin berkembang ketika dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI untuk periode 2019–2024. Jabatan tersebut kembali diembannya setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.
Dalam periode sekarang, Dasco menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pengalaman selama beberapa periode di DPR membuatnya terlibat dalam berbagai dinamika pembahasan kebijakan nasional serta komunikasi antara lembaga legislatif dan pemerintah.
4. Pengalaman Bisnis dan Dunia Hukum
Sebelum dikenal sebagai politikus, Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman di sektor usaha dan bidang hukum. Rekam jejak profesionalnya dimulai jauh sebelum ia aktif di lembaga legislatif.
Berdasarkan riwayat pekerjaan yang tercantum dalam profil resmi DPR RI, Dasco pernah menjabat sebagai Direktur PT Randika Dwa Perkasa pada 1989–2007.
Selanjutnya, ia berkiprah di bidang hukum dengan menjadi Senior Partner di Vendetta Law Firm pada 2005–2013.
Pengalamannya tidak berhenti di sana. Dasco juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Omerta Cipta Securita serta Direktur Utama PT Pasopati Indorisk.
Pada 2011–2014, ia dipercaya menjadi Direktur Pusat Kajian Sengketa Pemilu. Pengalaman tersebut memperluas keterlibatannya dalam persoalan hukum dan ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Latar belakang di bidang usaha dan hukum memberikan pengalaman profesional yang berbeda sebelum akhirnya Dasco lebih banyak dikenal melalui aktivitas politik dan parlemen.
5. Riwayat Organisasi Sufmi Dasco Ahmad
Selain memiliki pengalaman di dunia politik dan hukum, Sufmi Dasco Ahmad juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan profesi.
Keterlibatannya dalam organisasi sudah dimulai sejak masa muda. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan Dasco dalam membangun hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat.
Berikut sejumlah organisasi yang tercatat dalam profil resmi anggota DPR RI:
Organisasi | Jabatan |
|---|---|
Pelajar Islam Indonesia (PII) | Pengurus |
Komando Nasional Resimen Mahasiswa (Konas Menwa) | Dewan Pembina |
Partai Gerindra | Ketua DPP |
Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) | Dewan Pembina |
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) | Pengurus |
Serikat Pengacara Rakyat | Dewan Pembina |
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) | Dewan Pembina |
DPP KNPI | Majelis Pemuda |
Kongres Advokat Indonesia (KAI) | Dewan Pembina |
Pengalaman organisasi tersebut melengkapi perjalanan Dasco sebelum maupun selama aktif di dunia politik nasional.
6. Dukungan DPD Gerindra agar Sufmi Dasco Menjadi Wakil Presiden
Perhatian terhadap Sufmi Dasco Ahmad semakin meningkat setelah sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menyampaikan dukungan agar dirinya dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.
Dukungan tersebut mulai ramai disuarakan pada Minggu (15/11/2026). Sejumlah wilayah yang menyampaikan aspirasi di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Banten, Riau, dan Papua Barat Daya.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyampaikan dukungan tersebut. Dasco dinilai memiliki pengalaman politik, loyalitas, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kalangan.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso juga menyebut hampir seluruh DPD provinsi, bahkan sejumlah DPC, menyampaikan usulan serupa atas inisiatif sendiri.
Meski demikian, dukungan pengurus daerah tersebut belum berarti Dasco telah ditetapkan sebagai calon wakil presiden secara resmi. Juru bicara Gerindra menyebut DPP belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut.
Respons Sufmi Dasco Ahmad
Menanggapi namanya yang masuk dalam pembicaraan bursa calon wakil presiden, Dasco meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Dasco menyebut sejumlah nama yang diperbincangkan merupakan kader terbaik Gerindra. Selain dirinya, terdapat Sugiono dan Ahmad Muzani yang juga masuk dalam pembicaraan.
Ia menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengikuti mekanisme konstitusi dan menjadi kewenangan Presiden untuk mengusulkan nama kepada MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, dukungan dari sejumlah DPD Gerindra masih merupakan aspirasi politik internal partai. Keputusan mengenai figur yang akan diusulkan tetap mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
