Biarkan Bendera Parta Golkar Dicabut, Bobby Nasution Dicap Pilih Kasih


Jakarta, - Media sosial diramaikan dengan kontroversi setelah beredar video viral tentang pencabutan bendera Partai Golkar di Kota Medan, sementara bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibiarkan tetap berkibar. Insiden ini langsung menimbulkan tuduhan netizen terhadap Bobby Nasution, Walikota Medan, yang diduga memilih kasih dalam menangani masalah ini.

Dalam video yang tersebar luas, terlihat sejumlah petugas yang mencabut bendera Partai Golkar yang berkibar di beberapa titik di Kota Medan. Sementara itu, bendera PDIP di tempat yang sama dibiarkan tetap terpasang tanpa ada tindakan pencabutan yang dilakukan. Video ini menjadi viral dengan cepat, memicu gelombang reaksi dari masyarakat.

Netizen di media sosial langsung memberikan berbagai komentar dan tuduhan terhadap Bobby Nasution, yang juga merupakan suami dari Puan Maharani, Ketua Umum PDIP. Banyak yang menyebut tindakan ini sebagai bentuk pemilihan kasih dan penyalahgunaan wewenang, dengan menganggap Bobby Nasution memberikan perlakuan khusus kepada partai yang diketuai oleh istrinya.

Dalam merespons kontroversi ini, Bobby Nasution mengeluarkan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa pencabutan bendera Partai Golkar merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sebagai bagian dari rutinitas perawatan bendera. Menurutnya, pencabutan bendera tersebut bukanlah bentuk diskriminasi politik atau pemilihan kasih.

Namun, pernyataan tersebut tidak berhasil meredakan amarah netizen. Tuduhan pemilihan kasih terus berlanjut, dengan sebagian besar netizen yang tetap skeptis terhadap penjelasan tersebut. Beberapa politisi dan aktivis juga turut berkomentar, menyerukan agar pemerintah setempat melakukan investigasi mendalam untuk menyelesaikan kontroversi ini secara adil dan transparan.

Saat ini, kasus pencabutan bendera Partai Golkar dan dibiarkannya bendera PDIP di Medan masih menjadi topik pembicaraan yang hangat di dunia maya. Keputusan selanjutnya yang diambil oleh pihak berwenang akan sangat penting untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses politik dan penegakan hukum.

Lebih baru Lebih lama