fbpx

Setelah PSBB, PPKM Diterbitkan Apa Bedanya?

Pemerintah secara resmi telah menetapkan Kebijakan Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa Bali pada 11-25 Januari 2021 untuk menekan angka penularan virus Corona (COVID-19).
Pemerintah memang sengaja menggunakan PPKM dalam memperkenalkan kebijakan tersebut, ketimbang menggunakan istilah yang lazim dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, Pembatasan Sosial Pita Lebar (PSBB).

Ketua Panitia Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan PPKM bukanlah karantina atau penutupan wilayah. Namun, pembatasan pergerakan warga hanya diperketat.

Pria yang juga Menteri Koordinator Perekonomian ini mengatakan pada jumpa pers online melalui akun YouTube BNPB, Kamis (1/7).

Memang terlihat sama, namun pada kenyataannya terdapat beberapa perbedaan antara PPKM dan PSBB.

Dari segi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 untuk seluruh kepala daerah di Pulau Jawa dan Bali. PPKM bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat secara terbatas berdasarkan kota dan wilayah. Tidak semua kabupaten dan kabupaten / kota ada di Jawa dan Bali

Kebijakan PPKM, inisiatif ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menetapkan standar tertentu bagi kabupaten untuk melaksanakan PPKM.

Di antara kriteria tersebut, angka kematian lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3 persen. Kemudian angka kesembuhannya lebih rendah dari angka nasional yang 82 persen.

Selain itu, kasus aktif harus 14 persen lebih rendah dari status aktif nasional, dan isolasi rumah sakit dan tingkat hunian ICU harus lebih dari 70 persen. Daerah yang termasuk dalam kriteria tersebut harus menerapkan kebijakan PPKM.

Sedangkan pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti pengurangan kantor melalui pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen dan kerja kantor (kerja dari kantor / WFO) sebesar 25 persen.

Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Untuk sektor dasar yang terkait dengan kebutuhan dasar masih bisa bekerja 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan implementasi protokol sanitasi yang lebih ketat.

Hanya 25 persen dari aktivitas restoran yang diizinkan untuk makan atau minum di tempat. Tentukan jam kerja pusat perbelanjaan atau pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 wib.

Selain itu, mengurangi kapasitas tempat ibadah hingga 50 persen dengan tetap menerapkan aturan sanitasi yang lebih ketat. Sedangkan kegiatan konstruksi masih diperbolehkan berjalan 100 persen dengan menerapkan protokol sanitasi yang ketat.
Pemerintah telah mengidentifikasi daerah terlarang melalui PSBB Jawa Bali, yaitu DKI Jakarta; Kota / Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota / Kabupaten Bogor, Kota / Kabupaten Bekasi (Jawa Barat); Banyumas Raya, Semarang Raya, dan Solo Raya (Jawa Tengah); Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta).

Apalagi Surabaya Raya dan Malang Raya berada di Jawa Timur. Kemudian Kota Denpasar dan Kabupaten Badong di Bali.

Sebagai langkah lain dari teks ini, pemerintah pusat menginstruksikan kepada setiap presiden daerah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan di daerahnya.

“Diharapkan presiden daerah sudah menyiapkan perda, baik itu Bergop maupun Berkada, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkannya. Di antara daerah yang mengeluarkan peraturan itu adalah Gubernur Bali,” ujarnya kemarin.
Dari segi pelaksanaan, PPKM tidak jauh berbeda dengan PSBB.
PSBB sendiri diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.

PSBB pertama kali digunakan di beberapa wilayah Indonesia – setelah menjadi metode karantina yang digunakan pemerintah – pada 10 April.

Inisiatif implementasi kebijakan PSBB selama ini lebih bersifat bottom up atau dari pemerintah daerah ke pusat. Pemerintah daerah dapat menyampaikan kebijakan PSBB ke Departemen Kesehatan. Setelah itu, Kementerian Kesehatan bisa memberikan persetujuan penerapan PSBB di daerah.

Implementasi PSBB lebih ketat karena adanya banyak kegiatan yang dibatasi. Termasuk di dalamnya adalah liburan sekolah dan bekerja, menghentikan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum, membatasi kegiatan sosial budaya, dan membatasi angkutan.

Namun demikian, pembatasan kegiatan di PSBB tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah masyarakat.

Menteri Kesehatan dengan Permenkes # 9 tahun 2020 masih memberikan toleransi dibiarkannya beberapa sektor strategis beroperasi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pasar ritel modern (supermarket dan supermarket), apotek dan tempat makan (kios makanan / rumah makan / restoran) tidak akan tutup di area tertentu selama PSBB.

Masa pelaksanaan PSBB juga dilakukan selama masa inkubasi terlama yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa kasus baru, dapat diperpanjang dalam waktu 14 hari sejak kasus terakhir ditemukan.
Kepala Departemen Dalam Negeri, Benny Erwan mengatakan, baik PSBB maupun PPKM bertujuan menekan penyebaran Covid-19 dengan tidak menghentikan perekonomian sepenuhnya.

Khusus untuk PPKM, daerah yang telah memenuhi satu atau lebih kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Dalam Negeri agar segera melaksanakan PPKM.

“Untuk mengikuti kebijakan yang disampaikan pemerintah,” kata Benny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/7).

Benny mengatakan, kebijakan PPKM dikembalikan kepada persyaratan regulasi dan persyaratan di masing-masing daerah. Tentunya hal ini harus dibahas atau dikaji secara cepat dan mendalam oleh masing-masing pemerintah daerah terlebih dahulu.

Apalagi, sebagaimana disebutkan dalam Inmendagri, jika diperlukan, direktur daerah bisa membuat peraturan kepala daerah yang secara khusus mengatur pembatasan dimaksud, ”kata Benny.

Jika PSBB diatur secara eksplisit dalam peraturan pemerintah yang juga merupakan turunan dari UU Karantina, maka tidak demikian halnya dengan PPKM. Berdasarkan pantauan UU Karantina, PSBB dikukuhkan dalam Pasal 1 angka 11.

Dijelaskan bahwa “ Pembatasan sosial yang meluas adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu daerah yang diduga terjangkit penyakit dan / atau pencemaran dengan cara yang mencegah potensi penyebaran penyakit atau polusi. ”

UU tersebut juga mengatur apa saja yang harus dilakukan, termasuk kegiatan PSBB. Undang-undang tersebut kemudian menegaskan dalam Pasal 60 bahwa “lebih banyak ketentuan mengenai standar dan pelaksanaan karantina rumah, karantina regional, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial skala besar diatur dengan peraturan pemerintah.”

Sedangkan PPKM tidak diatur secara eksplisit dalam UU. Selama ini PPKM hadir dalam petunjuk Kantor Dalam Negeri pada pepatah pertama, “Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan penularan virus Covid-19.”

Selanjutnya, pepatah kedua mengatur tentang apa yang harus dilakukan pemerintah daerah ketika membatasi kegiatan masyarakat. Pepatah ketiga mengatur kriteria daerah yang harus dilaksanakan PPKM, serta pepatah keempat yang pelaksanaannya di Jawa dan Bali.

Ketua Satgas Covid-19 Donny Monardo sebelumnya mengingatkan agar regulasi PPKM antara pemerintah pusat dan daerah tidak bertentangan atau berbeda satu sama lain. Donnie meminta agar regulasi yang akan dikeluarkan nanti tidak membebani publik.

Selain PSBB dan PPKM, selama ini ada penggunaan sejumlah istilah yang dijadikan akronim dalam upaya sosialisasi Covid-19 di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PSBB Peralihan, PSBB Ketat, Pembatasan Sosial Berkala Kecil atau Kecil (PSBM / PSBK), dan Pembatasan Sosial Desa Siaga (PSKS).
Sementara itu, sejak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membeberkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret lalu, hingga 7 Januari 2021, akumulasi eksposur positif telah mencapai 797.723 orang. Dari total 659.437 kasus sembuh dan 23.520 meninggal dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *